Kontroversi Jokowi, Metromini dan Rusunawa

22 Oct 2012

Belum ada sebulan, atau bisa dibilang baru sepekan, Joko Widodo sudah melakukan hal-hal yang tidak biasa sebagai gubernur DKI Jakarta. Banyak tindakannya yang tidak biasa untuk ukuran pejabat sekelas kepala propinsi, dan tidak sedikit tindakan atau ucapan yang menuai kontroversi. Aku sendiri tertarik pada dua isu yang sempat muncul dalam rangkaian tindakan Jokowi itu. Yaitu masalah metromini/kopaja dan rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa).

Metromini/Kopaja

Dalam kunjungan ke Terminal Kampung Melayu, Jokowi menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi metromini/kopaja (biar gampang sebut saja bis kota) yang kebanyakan kurang layak jalan. Sebagai pengguna angkutan umum ibukota, aku tahu persis bagaimana kondisi bis kota itu. Kalau ada alternatif lain, aku akan pilih alternatif angkutan lain, apalagi kalau ongkosnya gak jauh beda. Prihatin doank? Gak perlu jadi gubernur kalau cuma bisa bilang prihatin hehehehe….

Jokowi melontarkan pernyataan agar bis kota itu diremajakan, kalau perlu dananya dari APBD. Nah, inilah yang jadi kontroversi. Beberapa ahli menyatakan kurang setuju kalau pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, begitu saja memberi bantuan yang sangat besar (katanya biasa peremajaan bis kota bisa menelan biaya 500 juta) untuk (sebagian) rakyat. Apalagi bis kota sejenis metromini dan kopaja biasanya dimiliki perorangan. Apa gak bikin iri hati? Hmm… entah, apakah ada kelompok masyarakat yang sudah menyatakan iri hati atau belum.

Transportasi adalah salah satu masalah terbesar di Jakarta. Salah satu cara mengatasi kemacetan adalah dengan meningkatkan kualitas transportasi umum. Di Jakarta, dengan hilangnya roda tiga, bis kota memegang peran penting. Tapi dengan kondisi bis kota saat ini, baik fisik kendaraan maupun perilaku pengemudi angkutan, ya jangan harap golongan menengah akan mau beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan ini. Jadi kalau pemerintah bisa membenahi angkutan umum ini, sebagai pelengkap monorel, MRT,  busway dsb, aku sangat setuju.

Tapi jangan sampai pemerintah hanya sekedar “membuang” duit untuk peremajaan, tanpa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku awak bis kota. Ini bagian yang sangat penting juga. Sebenarnya, gak cocok juga kalau bantuan pemerintah untuk memperbaiki mutu bis kota dianggap buang-buang duit, karena manfaatnya jelas akan dirasakan oleh rakyat kecil. Ini namanya subsidi silang, yang kaya memberi kepada yang miskin, lewat pajak yang disalurkan dengan benar.

Rusunawa

Lagi-lagi Jokowi merasa prihatin melihat kondisi rusunawa yang kosong dan rusak, sehingga muncul pernyataan untuk menggratiskan biaya sewa. Lagi-lagi ini membuat kepala bidang yang bersangkutan, sang ahli, merasa kebakaran jenggot. Alasannya, kalau digratiskan, pemerintah akan rugi karena tidak ada pendapatan untuk biaya perawatan.

Menurutku, rusunawa adalah wujud kepedulian pemerintah bagi rakyat kecil yang kurang mampu, agar (sebagian) bisa mendapat tempat tinggal yang layak. Jadi bukan untuk cari untung. Lalu biaya perawatan gimana? Nah, terbersit olehku tentang mekanisme gotong royong. Masih terbayang suasana gotong royong semasa aku tinggal di kampung, sesuatu yang sudah tidak pernah kurasakan di Jakarta, sebagian besar karena kesalahanku juga sih.

Dengan tidak adanya uang sewa, atau uang sewa yang minim, penghuni diajak untuk terlibat bersama-sama dalam perawatan rusunawa. Patungan uang untuk beli bahan, terus pekerjaan juga dilakukan bersama-sama. Rusunawa seharusnya bisa semacam desa dimana setiap penduduknya saling membantu dan bisa gotong royong untuk kepentingan bersama, sekalipun di Jakarta dan berasal dari berbagai daerah. Tinggal bikin aturan yang disepakati bersama, jika ada yang melanggar, kenakan sanksi bersama. Jelas tidak boleh sewenang-wenang. Okelah, pemikiran ini terlalu utopia, tapi menurutku bukan sesuatu yang mustahil.

Pemerintah juga bisa menggandeng perusahaan untuk memberi bantuan lewat program CSR. Sepertinya Jokowi sempat melontarkan ide ini. Seharusnya bukan hal yang sulit bagi pemerintah, andai saja pemerintah bisa memperbaiki birokrasi dan menciptakan suasana bisnis yang nyaman.

Kalau apa-apa dibiayai APBD, apa duit pemda DKI cukup? Apalagi banyak hal lain yang perlu diperhatikan, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan, belum lagi masalah banjir, keamanan dan sebagainya. Secara naif bisa dikatakan, kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Kalau pemerintah bisa cermat menggunakan uang rakyat, tidak banyak yang dikorupsi, seharusnya dana APBD DKI cukup besar.

Ah.. sudah siang, waktunya bangun dari mimpi :D


TAGS mimpi macet Sosial perumahan


-

Author

Search

Recent Post

Komentar Terbaru