Ketika Kelonggaran Hukum Menjadi Bumerang

27 Jul 2012

Pulang kerja adek iparku ngomel-ngomel melihat adanya razia lalu lintas di jalur Pondok Indah saat awal Ramadhan. Padahal biasanya, tiap hari dia lewat situ, kendaraan seenaknya saja menyerobot jalur busway tanpa ada teguran petugas. Lha kok mentang-mentang bulan Puasa, petugas jadi rajin melakukan razia, kesannya sekedar nyari “tambahan”.

Bagiku, apapun alasan petugas, kalau kita melanggar hukum ya wajib pasrah dikenai sanksi, asal tetap sesuai peraturan. Slogan “peraturan dibuat untuk dilanggar” harus dibuang jauh-jauh. Kalau gak ketangkap pas melanggar hukum, itu namanya mujur, tapi kalau ketangkap, ya sudah “hak”nya, gak boleh protes. Mengenai jalur busway, kalau aturannya tidak boleh dilalui selain bus TransJ, ya harusnya pengemudi kendaraan lain gak boleh menyerobot, sekalipun dengan alasan macet. Kalau kebanyakan alasan, gak akan selesai urusan macet. Karena sejak awal petugas tidak tegas dalam menerapkan aturan, jadinya pelanggar lalu-lintas bisa seenaknya menerobos jalur yang bukan haknya.

Ini juga terjadi pada kasus pelanggaran lalu lintas lainnya, seperti melawan arus, menyerobot trotoar, melanggar marka jalan dan menyeberang jalan sembarangan. Penegakan hukum yang tidak konsisten, seringkali menimbulkan bumerang ketika pelanggar hukum melawan saat akan dikenai sanksi.

Pagi ini giliran Jasa Marga yang kena batunya, akibat demo penutupan jalan tol di Jatibening oleh masyarakat (yang sebagian besar menganggap mereka Preman). Sebenarnya tidak hanya preman yang merasa “dirugikan” dengan penutupan terminal bayangan di bekas gerbang tol Jatibening itu. Ada tukang ojek, pedagang asongan dan rakyat yang terbiasa menggunakan terminal bayangan itu untuk memudahkan akses bepergian, mengingat kemacetan yang ada di jalur non tol.

Salahkah Jasa Marga menutup terminal bayangan itu? Secara hukum jelas tidak. Karena aturan sudah jelas, bahwa tidak boleh ada terminal bayangan tersebut. Masalahnya, terminal bayangan itu sudah beroperasi sejak lama dan sengaja dibiarkan oleh pihak Jasa Marga. Mengapa dibiarkan? Nah, itu yang justru jadi pertanyaan buatku. Tahun 2005-2006 aku seringkali harus terjebak macet di tol itu waktu masih sering pulang pergi Jakarta-Cikarang. Itu sebelum gerbang tol dipindah ke Cikarang. Setelah gerbang tol dipindah, kurasa tidak banyak kemacetan terjadi di Jatibening. Lha kok malah sekarang baru niat ditutup?

Bagiku, kasus tol Jatibening ini juga contoh kelonggaran dalam penerapan aturan, yang justru jadi bumerang ketika aturan ingin ditegakkan. Mungkin, kalau sejak awal aturan itu ditegakkan sehingga tidak ada terminal bayangan, maka kejadian ini tidak perlu terjadi. Tidak akan ada yang menggantungkan perekonomian di tempat itu, juga para pekerja akan terbiasa dengan jalur alternatif. Perubahan memang sering menyebabkan benturan.

Menurutku, kasus penggusuran pedagang kaki lima juga setali tiga uang. Kadang mereka terlanjur dibiarkan (bahkan dipalak dan dipajakin juga) untuk berjualan di tempat yang seharusnya dilarang, tapi tidak ada tindakan tegas sejak awal. Giliran aturan ingin ditegakkan, banyak yang protes dengan berbagai alasan.

Entah, apakah petugas memang sengaja “membiarkan” untuk mengeruk keuntungan atau malas menegakkan peraturan, hanya pihak berwenang yang lebih tahu. Kalau sudah jadi bumerang, seharusnya masing-masing pihak bisa lebih bijaksana, tidak asal adu kekuatan, baik petugas maupun rakyat. Gak akan selesai dengan damai kalau sekedar saling menyalahkan dan mau menang sendiri. Yang memprihatinkan adalah konflik ini jadi merugikan orang lain yang tidak terlihat, yang mungkin adalah orang yang taat dengan peraturan.


TAGS Layanan Masyarakat Lalu lintas hukum


-

Author

Search

Recent Post

Komentar Terbaru